kelima tahanan KPK Tidak Memilih Dalam Pilkada

Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan lima tahanannya tidak memilih dalam Pilkada DKI Jakarta. Mereka memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilihnya," kata wakil ketua KPK, Bambang Widjojanto, kepada media, Rabu.

Menurut dia, kelima tahanan KPK itu sebenarnya sudah mendapatkan undangan untuk menggunakan hak pilih. Keputusan kelima tahanan itu sudah disampaikan kepada KPK sebelumnya.

Lima tahanan KPK itu adalah Miranda Gultom, Angelina Sondakh, Mindo Rosalina, Gondo Sudjono dan Neneng Sri Wahyuni. Semua tahanan yang ada di KPK dan memiliki hak pilih, difasilitasi untuk memilih bila mau menggunakan hak pilihnya," kata wakil ketua KPK, Bambang Widjojanto, kepada media.

Mengundang Seluruh Pimpinan Dewan Pimpinan Daerah se-Indonesia

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina Demokrat semalam, Selasa 12 Juni 2012, mengundang seluruh pimpinan Dewan Pimpinan Daerah se-Indonesia. Namun dalam kesempatan itu, Dewan Pimpinan Pusat Demokrat yang diketuai Anas Urbaningrum tidak hadir.

Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat Marzuki Alie menjelaskan, SBY memang sengaja tidak mengundang jajaran Dewan Pembina dan pengurus DPP, termasuk Anas. SBY menurutnya punya alasan khusus untuk tidak mengundang DPP.

“Memang beliau menyampaikan tidak akan melibatkan Dewan Pembina dan DPP supaya DPD berani ngomong,” kata Marzuki di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 13 Juni 2012. Dalam pertemuan semalam, ujarnya, SBY khusus meminta masukan dan pandangan dari jajaran pengurus DPD.

“Kalau pandangan dari Dewan Pembina dan DPP kan sudah. Jadi semalam SBY mau mendengarkan pandangan dari ketua-ketua di daerah. Kira-kira bagaimana kader Demokrat di akar rumput merespons situasi partai sekarang ini,” papar Ketua DPR itu. Marzuki sendiri mengaku tidak mengetahui isi pertemuan antara SBY dan DPD itu. “Saya nggak ikut,” ujarnya.

Rapat Kerja Komisi X dengan Menteri Pemuda dan Olahraga

Rapat Kerja Komisi X dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Malarangeng kembali dilakukan hari ini. Dalam rapat hari ini, komisi X akan membahas mengenai proyek Hambalang. Untuk pertanggungjawaban 2011 itu akan dibahas sejauh mana yang sudah terserap dan apakah habis atau berapa persen dan ketidakhabisan itu, di mana tempatnya," kata Ketua Komisi X, Agus Hermanto, Kamis 7 Juni 2012.

Selain itu, akan dibahas pula pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan akan ditanyakan mengenai realisasi anggaran kerja tahun 2012 persatuan kerja. Rapat yang membahas tiga agenda utama ini dimulai pukul 10.00 WIB. Ketiga agenda itu realisasi APBN tahun anggaran 2011 kuartal 1, tindak lanjut ikhtisar hasil pemeriksaan semester II BPK tahun anggaran 2011 dan pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL).

Pada rapat sebelumnya, dinyatakan ditunda. Hal ini karena Andi harus mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana. Sebelumnya, terungkap dalam surat jawaban atas permintaan Komisi X DPR, Kemenpora ternyata mengusulkan agar anggaran proyek pusat olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, naik hingga Rp2,5 triliun. Usulan ini diajukan pada 2010.

Dalam surat itu, Kemenpora menyampaikan rincian usulan penambahan anggaran sebesar Rp1.535,835 miliar untuk kegiatan prioritas yang belum terakomidir dalam DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2010.

Dana itu untuk persiapan pelaksaan SEA Games dan ASEAN Para Games tahun 2011 sebesar Rp550 miliar. Sebanyak Rp50 miliar digunakan untuk persiapan, Rp200 miliar untuk renovasi venues, Rp200 miliar untuk pengadaan sarana dan peralatan pertandingan, serta Rp100 miliar untuk pembinaan kontingen.

Sementara, Andi Mallarangeng menjelaskan kisruh pembangunan proyek sport center di Hambalang, Bogor. Andi menjelaskan bahwa pembangunan proyek Hambalang memang memiliki perubahan sehingga anggaran pun membengkak.

Incumbent Syahrul Yasin Limpo

Incumbent Syahrul Yasin Limpo angkat bicara soal rekomendasi penetapan calon gubernur dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar yang sampai saat ini belum juga diterbitkan. Menurut Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel ini, rekomendasi tersebut belum terlalu mendesak dan dirinya tak ingin terburu- buru mendesak DPP untuk segera mengeluarkannya.

Apalagi, tahapan pilgub masih lama. “Saya kira rekomendasi itu belum begitu mendesak. Tahapan pilgub juga belum mulai. Saya memang sengaja pelanpelan dulu dan tidak usah terlalu terburu-buru,”ungkap Ketua Asosiasi Gubernur se-Indonesia itu, kemarin.

Mantan bupati Gowa dua periode ini mengaku,lebih memilih fokus melaksanakan tugasnya sebagai gubernur agar masyarakat bisa merasakan hasil kerjanya. “Jabatan bagi saya bukan segalanya. Saya kerja juga bukan karena mau pilgub saja,”tuturnya. Sebelumnya, Direktur Komunikasi dan Media Analisis PT Lingkaran Jurnal Indonesia (PT LJI) Dedi Alamsyah Mannaroy mengatakan, kader Golkar Sulsel sejatinya menagih janji politik yang dilontarkan Ketua DPP Golkar Aburizal Bakrie alias Ical.

Dedi menuding, Ical sudah melakukan pembohongan terhadap kader Golkar karena belum juga mengeluarkan rekomendasi pencalonan Syahrul. Padahal, saat deklarasi Syahrul di Jalan Haji Bau, Makassar, 17 Maret lalu, Ketua Umum DPP Golkar itu berjanji akan menerbitkan rekomendasi dalam waktu 10 hari pascadeklarasi. Besar kemungkinan, belum adanya SK DPP Golkar untuk Syahrul, karena DPP masih menunggu hasil keputusan siapa yang resmi diusung Golkar pada Pilpres 2014,”katanya.

Angelina Sondakh alias Angie

Partai Demokrat memastikan bahwa kadernya, Angelina Sondakh alias Angie, akan memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan suap proyek wisma atlet SEA Games.

Insya Allah Angie akan memenuhi panggilan KPK," kata Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana melalui pesan singkat, Rabu (24/4/2012). Sutan mengatakan, pihaknya mendorong agar seluruh kadernya yang terkena kasus hukum untuk mematuhi proses hukum. "Mudah-mudahan kasus ini lebih cepat selesai. Itu lebih baik untuk kita," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyebut Angie akan diperiksa sebagai tersangka hari Jumat nanti. Untuk hari ini, penyidik akan memeriksa empat saksi. Belum dipastikan apakah Angie akan langsung ditahan sesusai diperiksa.

Seperti diketahui, kasus Angie sempat mandek pascaditetapkan tersangka awal Februari lalu. Prosedur penetapan Angelina sebagai tersangka sempat digugat beberapa penyidik, yang dinilai melanggar ketentuan.

Pengumuman penetapan Angelina sebagai tersangka saat itu dilakukan oleh Ketua KPK Abraham Samad. Beberapa penyidik, yang menilai penetapan tersebut masih melanggar prosedur, kemudian mempertanyakannya kepada pimpinan KPK. Kisruh internal tersebut akhirnya berhasil diatasi KPK.

Strategi Ilham Arief Sirajuddin dan Aziz Qahhar Mudzakkar

Strategi Ilham Arief Sirajuddin dan Aziz Qahhar Mudzakkar yang membagi tugas menggarap daerah perkotaan dan perdesaan diyakini cukup efektif untuk terus meningkatkan elektabilitas pasangan ini. Pengamat politik dari Unhas Prof Kautsar Bailusy mengatakan, cara yang dilakukan Ilham-Aziz tersebut bisa mengimbangi pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’- mang yang menurut survei masih unggul elektabilitas. “Untuk pemilih di kota, Aziz tidak terlalu unggul. Sebaliknya, Ilham kuat di perkotaan. Saya kira dengan strategi membagi tugas itu langkah yang bagus,” ujar dia kemarin.

Dalam satu bulan terakhir, Ilham kebanyakan menggarap pemilih di perkotaan, sedangkan Aziz turun mengamankan suara di daerah pelosok, terutama di daerah yang fanatik terhadap ketokohan almarhum ayah Aziz, Qahhar Mudzakkar. Itu antara lain terlihat saat Ilham- Aziz bersosialisasi di kawasan Luwu Raya belum lama ini.

Begitupun saat keduanya berkunjung ke Enrekang dan Pangkep, keduanya juga berpencar. Cara yang sama juga dilakukan di kawasan selatan-selatan (Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba). Meski di setiap kunjungannya itu Ilham selalu menyempatkan berkunjung ke sejumlah kecamatan, namun Aziz lebih banyak bergerilya secara door to door,termasuk memilih menginap di rumah warga.

Ketua DPD Demokrat Sulsel, Andry Arief Bulu, mengakui bahwa Ilham-Aziz memang berbagi tugas. Hanya, sejauh ini belum ada ketentuan untuk membagi tugas siapa yang fokus menggarap perkotaan dan perdesaan. Itu masih tergantung kondisi di setiap daerah yang dikunjungi.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkeinginan memiliki kantor seharga ratusan miliar rupiah di tahun 2012 . Pasalnya, kantor sementara BNPT di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, yang bangunannya berupa rumah dinilai tak lagi memadai.

Hal itu terungkap saat rapat antara Komisi III dengan BNPT di Kompleks DPR, Jakarta, Kamis (8/3/2012) malam, membahas perubahan APBN 2012 . Hadir Kepala BNPT Ansyaad Mbai dan jajarannya.

Ansyaad menjelaskan, luas kantor BNPT saat ini hanya 1.000 meter persegi. Adapun pegawai yang berkantor di sana mencapai 60 orang. Lantaran tak muat, kata dia, terpaksa dibuat semacam bedeng di belakang rumah untuk tempat kerja para staf.

Ansyaad menambahkan, "Belum lagi kami tiap hari terima tamu internasional. Yang ke sana itu para dubes atau menteri. Tempat terima mereka bekas ruang tamu pemilik rumah. Saya kira sangat tidak layak bagi negara yang besar."

Menurut Ansyaad, ada tiga alternatif gedung yang ditawarkan. Pertama, membeli gedung di daerah Rasuna Sahid, Jakarta Selatan, seluas 10.000 meter persegi seharga Rp 210 miliar. Kedua, membeli ruangan mulai dari lantai 4 sampai 21 di Wisma Bakrie 2, Kuningan. Namun, gedung itu berdiri di atas tanah milik Bappenas.

"Ini lebih murah sekitar Rp 150 miliar. Kita bisa langsung pakai. Tapi setelah konsultasi dengan Kementerian Keuangan, tidak dibenarkan membeli bangunan di atas tanah pihak lain," kata Ansyaad.

Alternatif ketiga, membeli gedung yang terletak di belakang Gedung DPR. Pembangunan gedung itu dalam tahap penyelesaian. Gedung berikut segala isinya, kata Ansyaad, harganya sekitar Rp 210 miliar. "Sudah lengkap semua. Kita lihat itu pilihan yang paling masuk akal," ucapnya.

BNPT juga mengajukan tambahan anggaran untuk pembangunan Pusat Pelatihan Antiteror di atas lahan seluas 6,1 hektar yang diberikan pemerintah di daerah Sentul, Bogor.

Atas rencana pembelian gedung untuk kantor dan pembangunan pusat latihan di Sentul, BNPT mengajukan tambahan anggaran di 2012 senilai Rp 213 miliar. BNPT juga masih meminta tambahan anggaran untuk pembangunan teknologi informasi (IT) senilai Rp 105 miliar.

BNPT juga meminta kepada Komisi III agar mendorong Kementerian Keuangan tidak memotong anggaran untuk BNPT senilai Rp 126 miliar yang sudah ada di APBN 2012 . Pasalnya, Kemenkeu berencana memangkas anggaran untuk BNPT sekitar Rp 34 miliar.

Ketua Komisi III Benny K Harman mengatakan, pihaknya sangat mendukung tiga permintaan BNPT itu. Komisi III akan membahas permintaan itu di rapat pleno. "Tiga-tiganya sama-sama penting. Kalau IT tidak ada, dia akan jadi lembaga ompong," ucap Benny.

Daftar Isi

Isi Blog Kamu Disini....