Strategi Ilham Arief Sirajuddin dan Aziz Qahhar Mudzakkar

Strategi Ilham Arief Sirajuddin dan Aziz Qahhar Mudzakkar yang membagi tugas menggarap daerah perkotaan dan perdesaan diyakini cukup efektif untuk terus meningkatkan elektabilitas pasangan ini. Pengamat politik dari Unhas Prof Kautsar Bailusy mengatakan, cara yang dilakukan Ilham-Aziz tersebut bisa mengimbangi pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’- mang yang menurut survei masih unggul elektabilitas. “Untuk pemilih di kota, Aziz tidak terlalu unggul. Sebaliknya, Ilham kuat di perkotaan. Saya kira dengan strategi membagi tugas itu langkah yang bagus,” ujar dia kemarin.

Dalam satu bulan terakhir, Ilham kebanyakan menggarap pemilih di perkotaan, sedangkan Aziz turun mengamankan suara di daerah pelosok, terutama di daerah yang fanatik terhadap ketokohan almarhum ayah Aziz, Qahhar Mudzakkar. Itu antara lain terlihat saat Ilham- Aziz bersosialisasi di kawasan Luwu Raya belum lama ini.

Begitupun saat keduanya berkunjung ke Enrekang dan Pangkep, keduanya juga berpencar. Cara yang sama juga dilakukan di kawasan selatan-selatan (Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba). Meski di setiap kunjungannya itu Ilham selalu menyempatkan berkunjung ke sejumlah kecamatan, namun Aziz lebih banyak bergerilya secara door to door,termasuk memilih menginap di rumah warga.

Ketua DPD Demokrat Sulsel, Andry Arief Bulu, mengakui bahwa Ilham-Aziz memang berbagi tugas. Hanya, sejauh ini belum ada ketentuan untuk membagi tugas siapa yang fokus menggarap perkotaan dan perdesaan. Itu masih tergantung kondisi di setiap daerah yang dikunjungi.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkeinginan memiliki kantor seharga ratusan miliar rupiah di tahun 2012 . Pasalnya, kantor sementara BNPT di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, yang bangunannya berupa rumah dinilai tak lagi memadai.

Hal itu terungkap saat rapat antara Komisi III dengan BNPT di Kompleks DPR, Jakarta, Kamis (8/3/2012) malam, membahas perubahan APBN 2012 . Hadir Kepala BNPT Ansyaad Mbai dan jajarannya.

Ansyaad menjelaskan, luas kantor BNPT saat ini hanya 1.000 meter persegi. Adapun pegawai yang berkantor di sana mencapai 60 orang. Lantaran tak muat, kata dia, terpaksa dibuat semacam bedeng di belakang rumah untuk tempat kerja para staf.

Ansyaad menambahkan, "Belum lagi kami tiap hari terima tamu internasional. Yang ke sana itu para dubes atau menteri. Tempat terima mereka bekas ruang tamu pemilik rumah. Saya kira sangat tidak layak bagi negara yang besar."

Menurut Ansyaad, ada tiga alternatif gedung yang ditawarkan. Pertama, membeli gedung di daerah Rasuna Sahid, Jakarta Selatan, seluas 10.000 meter persegi seharga Rp 210 miliar. Kedua, membeli ruangan mulai dari lantai 4 sampai 21 di Wisma Bakrie 2, Kuningan. Namun, gedung itu berdiri di atas tanah milik Bappenas.

"Ini lebih murah sekitar Rp 150 miliar. Kita bisa langsung pakai. Tapi setelah konsultasi dengan Kementerian Keuangan, tidak dibenarkan membeli bangunan di atas tanah pihak lain," kata Ansyaad.

Alternatif ketiga, membeli gedung yang terletak di belakang Gedung DPR. Pembangunan gedung itu dalam tahap penyelesaian. Gedung berikut segala isinya, kata Ansyaad, harganya sekitar Rp 210 miliar. "Sudah lengkap semua. Kita lihat itu pilihan yang paling masuk akal," ucapnya.

BNPT juga mengajukan tambahan anggaran untuk pembangunan Pusat Pelatihan Antiteror di atas lahan seluas 6,1 hektar yang diberikan pemerintah di daerah Sentul, Bogor.

Atas rencana pembelian gedung untuk kantor dan pembangunan pusat latihan di Sentul, BNPT mengajukan tambahan anggaran di 2012 senilai Rp 213 miliar. BNPT juga masih meminta tambahan anggaran untuk pembangunan teknologi informasi (IT) senilai Rp 105 miliar.

BNPT juga meminta kepada Komisi III agar mendorong Kementerian Keuangan tidak memotong anggaran untuk BNPT senilai Rp 126 miliar yang sudah ada di APBN 2012 . Pasalnya, Kemenkeu berencana memangkas anggaran untuk BNPT sekitar Rp 34 miliar.

Ketua Komisi III Benny K Harman mengatakan, pihaknya sangat mendukung tiga permintaan BNPT itu. Komisi III akan membahas permintaan itu di rapat pleno. "Tiga-tiganya sama-sama penting. Kalau IT tidak ada, dia akan jadi lembaga ompong," ucap Benny.