Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkeinginan memiliki kantor seharga ratusan miliar rupiah di tahun 2012 . Pasalnya, kantor sementara BNPT di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, yang bangunannya berupa rumah dinilai tak lagi memadai.
Hal itu terungkap saat rapat antara Komisi III dengan BNPT di Kompleks DPR, Jakarta, Kamis (8/3/2012) malam, membahas perubahan APBN 2012 . Hadir Kepala BNPT Ansyaad Mbai dan jajarannya.
Ansyaad menjelaskan, luas kantor BNPT saat ini hanya 1.000 meter persegi. Adapun pegawai yang berkantor di sana mencapai 60 orang. Lantaran tak muat, kata dia, terpaksa dibuat semacam bedeng di belakang rumah untuk tempat kerja para staf.
Ansyaad menambahkan, "Belum lagi kami tiap hari terima tamu internasional. Yang ke sana itu para dubes atau menteri. Tempat terima mereka bekas ruang tamu pemilik rumah. Saya kira sangat tidak layak bagi negara yang besar."
Menurut Ansyaad, ada tiga alternatif gedung yang ditawarkan. Pertama, membeli gedung di daerah Rasuna Sahid, Jakarta Selatan, seluas 10.000 meter persegi seharga Rp 210 miliar. Kedua, membeli ruangan mulai dari lantai 4 sampai 21 di Wisma Bakrie 2, Kuningan. Namun, gedung itu berdiri di atas tanah milik Bappenas.
"Ini lebih murah sekitar Rp 150 miliar. Kita bisa langsung pakai. Tapi setelah konsultasi dengan Kementerian Keuangan, tidak dibenarkan membeli bangunan di atas tanah pihak lain," kata Ansyaad.
Alternatif ketiga, membeli gedung yang terletak di belakang Gedung DPR. Pembangunan gedung itu dalam tahap penyelesaian. Gedung berikut segala isinya, kata Ansyaad, harganya sekitar Rp 210 miliar. "Sudah lengkap semua. Kita lihat itu pilihan yang paling masuk akal," ucapnya.
BNPT juga mengajukan tambahan anggaran untuk pembangunan Pusat Pelatihan Antiteror di atas lahan seluas 6,1 hektar yang diberikan pemerintah di daerah Sentul, Bogor.
Atas rencana pembelian gedung untuk kantor dan pembangunan pusat latihan di Sentul, BNPT mengajukan tambahan anggaran di 2012 senilai Rp 213 miliar. BNPT juga masih meminta tambahan anggaran untuk pembangunan teknologi informasi (IT) senilai Rp 105 miliar.
BNPT juga meminta kepada Komisi III agar mendorong Kementerian Keuangan tidak memotong anggaran untuk BNPT senilai Rp 126 miliar yang sudah ada di APBN 2012 . Pasalnya, Kemenkeu berencana memangkas anggaran untuk BNPT sekitar Rp 34 miliar.
Ketua Komisi III Benny K Harman mengatakan, pihaknya sangat mendukung tiga permintaan BNPT itu. Komisi III akan membahas permintaan itu di rapat pleno. "Tiga-tiganya sama-sama penting. Kalau IT tidak ada, dia akan jadi lembaga ompong," ucap Benny.
0 komentar:
Posting Komentar